BKD Sintang - Online

Disiplin PNS :

Dasar hukum :
1. UU No. 8 tahun 1974 jo. UU No. 43 tahun 1999  tentang pokok-pokok
   kepegawaian.
2. PP No. 4 tahun 1966 tentang pemberhentian sementara PNS.
3. PP No. 32 tahun 1979 tentang pemberhentian PNS.
4. PP No. 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin PNS.
5. PP No. 9 tahun 2003 tentang kewenangan pengangkatan, pemindahan &
   pemberhentian PNS.

Ketentuan disiplin PNS :
A. Disiplin adalah ucapan, sikap, tingkah laku, & perbuatan yang sesuai
   dengan peraturan (baik tertulis maupun tidak tertulis).
B. Peraturan disiplin PNS adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan
   dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh PNS.
C. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang
   melanggar ketentuan peraturan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam
   maupun diluar jam kerja.
D. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar
   peraturan disiplin PNS.   
E. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang
   menjatuhkan hukuman disiplin PNS.
F. Atasan pejabat yang berwenang menghukum adalah atasan langsung dari pejabat
   yang berwenang menghukum.
G. Perintah kedinasan adalah perintah yang diberikan oleh atasan yang berwenang
   mengenai atau yang ada hubunganya dengan kedinasan.
H. Peraturan kedinasan adalah peraturan yang ditetapkan oleh pejabat yang
   berwenang mengenai kedinasan atau yang ada hubungan dengan kedinasan.
I. Perbuatan adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan.
J. Ucapan adalah setiap kata-kata yang diucapkan dihadapan atau dapat didengar
   oleh orang lain, seperti dalam rapat, ceramah, diskusi, melalui telpon,
   Televisi dll.
K. Tulisan adalah pernyataan pikiran dan atau perasaan secara tertulis baik dlm
   bentuk tulisan maupun dalam bentuk gambar, karikatur, coretan, dan lain-lain
   yang serupa dengan itu.  

Tingkat dan jenis hukuman disiplin :
1. Tingkat hukuman disiplin terdiri dari :
   A) hukuman disiplin ringan;
   B) hukuman disiplin sedang;
   C) hukuman disiplin berat.

2. Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari :
   A) tegoran lisan;
   B) tegoran tertulis;
   C) pernyataan tidak puas secara tertulis.

3. Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari.
   A) penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 tahun;
   B) penurunan gaji sebesar 1 kali kenaikan gaji berkala untuk  paling lama
      1 tahun;
   C) penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 tahun.

4. Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari :
   A) penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling
      lama 1 tahun;
   B) pembebasan  dari jabatan;
   C) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
   D) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Tata cara penjatuhan hukuman disiplin :

A. Tegoran lisan :
1. Jenis hukuman disiplin yang berupa tegoran lisan, dinyatakan oleh pejabat
   yang berwenang menghukum kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin
   dalam suatu ruangan.
2. Dalam menyatakan jenis hukuman disiplin tegoran  lisan, pejabat yang berwenang
   menghukum memberitahukan kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tentang
   pelanggaran disiplin yang dilakukan.
3. Setiap jenis hukuman disiplin tegoran lisan yang dijatuhkan kepada seorang PNS,
   wajib diberitahukan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum yang
   bersangkutan kepada pejabat yang mengurus kepegawaian.
     
B. Teguran tertulis :
1. Jenis hukuman disiplin yang berupa kategoran tertulis ditetapkan dengan
   surat keputusan.
2. Dalam surat hukuman tegoran tertulis itu,harus disebutkan pelanggaran
   disiplin yang dilakukan PNS yang bersangkutan.

C. Pernyataan tidak puas secara tertulis :
1. Jenis hukuman disiplin yang berupa pernyataan tidak puas secara tertulis
   ditetapkan dengan surat keputusan.
2. Dalam surat hukuman pernyataan tidak puas secara tertulis itu, harus disebutkan
   pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.       

D. Penundaan kenaikan gaji berkala :
1. Jenis hukuman disiplin yang berupa penundaan kenaikan berkala, ditetapkan
   dengan surat keputusan.
2. Jenis hukuman disiplin yang berupa penundaan kenaikan gaji berkala ditetapkan
   untuk masa sekurang-kurangnya 3 bulan dan untuk masa paling lama 1 tahun.
3. Dalam surat keputusan hukum disiplin penundaan kenaikan gaji berkala harus
   disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.
4. Masa penundaan kenaikan gaji berkala dihitung penuh untuk masa kenaikan gaji
   berkala berikutnya.

Palembang-Kanreg VII BKN, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merupakan motor penggerak pembangunan dan pemerintahan di Indonesia diharapkan menunjukkan kinerja yang baik dan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Untuk itu PNS diharapkan pula profesional dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga kinerja yang ditunjukkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap organisasi dan masyarakat. Dalam hal tersebut dapat diketahui dari penilaian prestasi kerja PNS. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dan juga secara teknis di tuangkan dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 mengatur tentang Penilaian Prestasi Kerja bagi para PNS di Indonesia. Sebagai upaya menerapkan Peraturan Pemerintah tersebut maka perlu dilakukan Sosialisasi tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah tersebut yang secara teknis dituangkan dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013. Sosialisasi tersebut adalah Sosialisasi Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 dan Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai Se-Wilayah Kerja Kantor Regional VII BKN Palembang bertempat di Gedung Serba Guna Kantor Regional VII BKN Palembang yang dilangsungkan pada hari Rabu, 28 Agustus dan Kamis 29 Agustus 2013.

Workshop ini dibuka secara resmi oleh Bapak Drs. Eko Sutrisno, M.Si selaku Kepala Badan Kepegawaian Negara. Dalam sambutan dan pengarahannya beliau menyampaikan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil harus diterapkan per 1 Januari 2014. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 lebih terukur penilaian prestasi kerjanya dibandingkan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1979. Pengukuran Prestasi Kerja PNS ini tidak lepas dari Sasaran Kerja Pegawai. Hal ini penting karena Sasaran Kerja Pegawai merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengukuran kinerja dalam suatu organisasi. Mengenai kebijakan umum manajemen kepegawaian mengarah pada profesionalisme yang menjunjung tinggi nilai-nilai kompetensi. Kedepan dalam rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Kinerja PNS menjadi fokus perhatian.

Sebelumnya disampaikan laporan penyelenggaraan Sosialisasi oleh Bapak Pramono Widyo Utomo, SH selaku Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang. Beliau mengucapkan selamat datang atas kehadiran para peserta Sosialisasi. Selanjutnya beliau menyampaikan tujuan diselenggarakannya Sosialisasi ini yaitu untuk menyampaikan dan menyamakan persepsi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 dan secara teknis di tuangkan dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 serta Praktek Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sehingga dapat mudah diterapkan per 1 Januari 2014. Oleh karena itu hasil dari Sosialisasi ini nantinya tercipta persamaan persepsi secara teknis tentang penilaian prestasi kerja pegagawai dan penyusunan SKP sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011.

Nara Sumber dalam Workshop ini adalah Bapak Drs. Kuspriyomurdono, M.Si selaku Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang-undangan BKN serta Bapak Dr. Purwanto, MM selaku Direktur Kinerja Pegawai BKN. Bapak Drs. Kuspriyomurdono, M.Si menyampaikan materi tentang Penjelasan Kebijakan Pemerintah mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai merupakan proses melakukan evaluasi bagaimana kita melaksanakan pekerjaan. Hal ini dapat diperhatikan dari unjuk kerja yang dilakukan oleh para pegawai. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai ini dapat digunakan sebagai pertimbangan Kenaikan Pangkat dan Jabatan PNS. Disamping itu Penilaian Prestasi Kerja Pegawai juga dapat digunakan untuk mengetahui diklat / training yang cocok bagi pegawai serta untuk penggajian. Dalam hal penggajian ditentukan melalui kelas jabatan yang diperoleh oleh pegawai. Kelas jabatan ini diperoleh oleh pegawai melalui Penilaian Prestasi Kerja. Untuk itu pembinaan kinerja pegawai penting dilakukan karena berkaitan dengan masa depan PNS.

Bapak Dr. Purwanto, MM dalam kesempatan ini menyampaikan Filosofi tentang diterbitkannya Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Beliau pun menyampaikan tentang tiga hal mengenai penilaian prestasi kerja pegawai yaitu Siapa yang melakukan penilaian, Sifat Penilaian seperti apa dan Unsur Penilaian meliputi hal-hal apa saja. Disamping itu beliau juga menjelaskan secara teknis penyusunan SKP bersama Tim Direktorat Kinerja BKN. Sosialisasi ini diikuti oleh para pejabat struktural Eselon III dan Eselon IV yang mengelola bidang kepegawaian di Instansi Daerah se-Wilayah Kerja Kanreg VII BKN Palembang. Para peserta begitu antusias mengikuti workshop ini terlihat dari partisipasi aktif peserta baik melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada para Nara Sumber maupun keseriusannya dalam mengisi formulir dalam menyusun SKP. TW-KR.7

Sumber : bkn.go.id

Download PP No. 46 Tahun 2011

 

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 , tanggal 3 April 2014 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Pewakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagai hari libur Nasional, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

Read more: Hari Libur Pemilu Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan menyatakan bahwa Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan diberikan dengan tujuan untuk menghargai jasa setiap orang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi

Read more: Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan